ArtikelNews.xyz | Artikel Menarik, Tips, Trik Seputar Teknologi

Artikel Menarik, Tips & Trik Seputar Teknologi

Wednesday, April 18, 2018

Data Pelanggan Kartu Seluler Bocor, Operator Dipidana dan Izin Operasi Dicabut

Data Pelanggan Kartu Seluler Bocor, Operator Dipidana dan Izin Operasi Dicabut - Pemerintah indonesia melaui Menteri Komunikasi dan Informatika telah mewajibkan untuk regstrasi SIM Card kepada seluruh pelanggan kartu prabayar sejak tanggal 31 Oktober 2017. Semua pelanggan kartu seluler diberi kesempatan hingga 28 Februari 2018 untuk melakukan registrasi sim card di kartunya masing-masing. Jika tidak maka pemerintah akan memblokir kartu sim card yang tidak registrasi.



Dalam perjalanan proses registrasi SIM card, timbul kekhawatiran akan keamanan data dari pelanggan kartu prabayar yang akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau sampai bocor.

Menjawab kekhawatiran masyarakat, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) telah menyatakan kerahasiaan data pelanggan sudah menjadi kewajiban oleh operator seluler. Begitu juga aturan yang telah diterbitkan pemerintah yang mengharuskan perusahaan menjaga kerahasiaan data pelanggan.

“Operator akan sangat hati-hati menjaga dan memelihara data pelanggan. Sanksinya sangat berat sampai pidana, yang paling berat sampai pencabutan izin operasi,” ungkap Ketua Umum ATSI Merza Fachys di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Dirinya tak menampik bisa saja di suatu operator ada oknum yang mengarah kepada penyalahgunaan data pelanggan. Apabila demikian, lanjut Merza, maka oknum tersebut sudah harus bertanggungjawab dikenai pidana dan hukuman.

Namun begitu, operator seluler sudah mendapatkan ISO 27001 yang berarti perusahan tersebut memiliki sertifikasi akan keamanan informasi yang terjamin dan diakui secara internasional.

Registrasi SIM card memerlukan validasi Nomor Induk Penduduk (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Tujuan mendaftar kartu SIM adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui seluler.

“Jika semua nomor seluler didaftarkan, maka akan semakin mudah mendeteksi kejahatan melalui seluler,” tutur Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ahmad M Ramli.

No comments:

Post a Comment